TikTok Tunda Sementara Fitur LIVE di Tengah Gelombang Protes Nasional: Langkah Pencegahan atau Dampak Besar bagi Ekonomi Digital?
tiktok-viarami/pixabay-
TikTok Tunda Sementara Fitur LIVE di Tengah Gelombang Protes Nasional: Langkah Pencegahan atau Dampak Besar bagi Ekonomi Digital?
Dunia maya Indonesia diguncang oleh keputusan mengejutkan dari platform media sosial raksasa, TikTok. Pada Senin (1/11/2025), perusahaan mengumumkan penangguhan sementara fitur TikTok LIVE di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya ketegangan sosial akibat gelombang protes nasional yang meluas ke berbagai kota besar di Tanah Air.
Keputusan yang langsung menuai beragam reaksi ini bukanlah sekadar perubahan teknis biasa. Ini adalah langkah strategis yang mencerminkan betapa dalamnya pengaruh media sosial terhadap dinamika politik, keamanan, dan ekonomi di era digital. Di tengah situasi yang masih memanas, TikTok memilih untuk bersikap hati-hati — bahkan rela menanggalkan salah satu fitur paling populer dan produktifnya demi menjaga ketertiban publik.
Latar Belakang: Protes Nasional yang Memanas
Akar dari gejolak ini bermula dari sebuah insiden tragis pada akhir Agustus 2025, ketika seorang pria tewas tertabrak kendaraan milik aparat kepolisian di Jakarta. Insiden yang direkam dan menyebar luas di media sosial memicu kemarahan publik yang meluas secara cepat.
Dalam hitungan hari, demonstrasi spontan muncul di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, hingga Mataram. Yang memprihatinkan, unjuk rasa di Makassar pada Jumat malam (29/8) berujung pada kebakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, yang menewaskan tiga orang. Peristiwa tersebut menjadi simbol eskalasi konflik antara massa dan aparat, sekaligus membuka mata banyak pihak tentang potensi kerusuhan yang bisa dipicu oleh penyebaran informasi yang cepat dan tidak terkontrol.
TikTok Ambil Langkah Preventif: Fitur LIVE Ditutup Sementara
Dalam pernyataannya yang dikutip dari AFP, juru bicara TikTok menyatakan bahwa penangguhan fitur siaran langsung dilakukan sebagai langkah sukarela dan pencegahan.
“Karena meningkatnya kekerasan selama protes di Indonesia, kami secara sukarela memperkenalkan langkah-langkah perlindungan tambahan untuk menjaga TikTok tetap aman dan beradab,” ujar juru bicara TikTok.
Menurut perusahaan, fitur TikTok LIVE akan ditangguhkan selama beberapa hari, sambil menunggu perkembangan situasi keamanan nasional. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan mendalam mengingat potensi besar platform tersebut untuk digunakan sebagai alat mobilisasi massa, penyebaran hoaks, atau konten provokatif yang bisa memperkeruh suasana.
Pengguna Bingung, Kreator Resah
Banyak pengguna TikTok di Indonesia mulai merasakan dampaknya sejak Sabtu (30/8). Banyak kreator konten yang mencoba mengakses fitur LIVE, hanya untuk menemukan notifikasi: “Fitur siaran langsung tidak tersedia untuk sementara waktu.”
Beberapa dari mereka membagikan kebingungan mereka melalui video pendek, dengan nada bertanya-tanya: “Kenapa tiba-tiba gak bisa live? Padahal mau jualan.”
Bagi banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), TikTok LIVE bukan sekadar hiburan. Ini adalah alat ekonomi digital yang vital. Dari penjual kerajinan tangan hingga pedagang makanan lokal, mereka mengandalkan siaran langsung untuk mempromosikan produk, berinteraksi langsung dengan pembeli, dan menutup transaksi secara real-time.
Penangguhan ini pun langsung berdampak pada roda ekonomi mikro yang sedang berjuang bangkit pasca-pandemi.
Respons Publik: Antara Dukungan dan Keresahan
Reaksi publik terhadap keputusan TikTok terbelah, namun cenderung dominan pada pemahaman. Banyak warganet yang menyambut positif langkah pencegahan ini, terutama setelah menyaksikan bagaimana media sosial sering kali digunakan untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, memicu kepanikan, atau bahkan memperkeruh konflik sosial.
Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik. Beberapa aktivis dan kreator konten menyebut bahwa penangguhan fitur seperti ini bisa dianggap sebagai bentuk pembatasan ruang ekspresi, meskipun dilakukan oleh perusahaan swasta, bukan negara.
“Saya mengerti alasan keamanan, tapi ini juga menghambat suara rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi secara damai,” tulis akun @kreatorindependent di Twitter.
Pakar: Tanggung Jawab Sosial Platform Digital
Dr. Ratna Lestari, pengamat media sosial dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, menilai keputusan TikTok sebagai langkah yang bijak dan bertanggung jawab.
“Platform digital memiliki tanggung jawab sosial. Dalam situasi rawan seperti sekarang, menutup fitur yang berpotensi memicu provokasi lebih besar adalah pilihan yang bijak,” ujarnya dalam wawancara dengan The Star.
Namun, Dr. Ratna juga mengingatkan bahwa solusi jangka panjang bukan hanya soal menonaktifkan fitur, tapi juga edukasi digital bagi masyarakat. “Pengguna harus dibekali kemampuan literasi digital untuk membedakan informasi benar dan salah, serta tidak mudah terpancing oleh konten emosional.”
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem digital yang sehat.
Pemerintah dan Kominfo: Waspada Hoaks dan Ujaran Kebencian
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan platform-platform digital, termasuk TikTok, guna mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten provokatif.
Dalam keterangan persnya pada Minggu (31/8), Menteri Kominfo menyerukan agar masyarakat tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas sumbernya.
“Jangan mudah percaya dengan informasi provokatif, apalagi yang tidak jelas sumbernya. Mari saling jaga dan hindari menyebarkan konten yang tidak bermanfaat,” tegasnya.
Kominfo juga mengingatkan bahwa penyebaran hoaks selama masa krisis bisa dikenai sanksi hukum sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Suaranya Masyarakat Sipil: Protes Harus Damai
Aliansi masyarakat sipil, termasuk Koalisi Demokrasi Digital, juga turut angkat suara. Mereka mendukung hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi, namun menekankan bahwa aksi protes harus tetap damai dan tidak boleh disusupi oleh agenda politik sempit.
“Kami mendukung kebebasan berpendapat, tetapi jangan sampai ada pihak yang menunggangi situasi untuk kepentingan politik sempit,” demikian pernyataan resmi Koalisi Demokrasi Digital.
Mereka juga mendesak pemerintah untuk menjamin keamanan demonstran dan menjamin ruang demokrasi tetap terbuka, meskipun dalam situasi yang sensitif.
Ekonomi Digital Terdampak, Tapi Kepercayaan Bisa Meningkat
Di balik kekhawatiran ekonomi, sejumlah analis melihat keputusan TikTok sebagai langkah jangka panjang yang strategis. Bayu Prasetyo, analis ekonomi digital, menilai bahwa meskipun penangguhan fitur LIVE merugikan secara bisnis dalam jangka pendek, hal ini justru bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap platform.
“Kalau situasi sudah aman, pengguna akan kembali dan bahkan lebih percaya pada platform yang menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan,” ujarnya kepada South China Morning Post (SCMP).
