Kabupaten Gianyar, Termiskin di Bali Tapi Dipimpin Bupati Terkaya Bernilai Rp32,9 Miliar: Fakta Menyentuh yang Jadi Sorotan Nasional
bali-DEZALB-
Kabupaten Gianyar, Termiskin di Bali Tapi Dipimpin Bupati Terkaya Bernilai Rp32,9 Miliar: Fakta Menyentuh yang Jadi Sorotan Nasional
Di tengah pesona Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tersimpan realitas sosial yang tak kalah mencengangkan. Di balik kemewahan resort mewah, pantai eksotis, dan budaya yang kaya, ternyata masih ada ketimpangan ekonomi yang cukup mencolok. Salah satunya terjadi di Kabupaten Gianyar—yang justru menjadi salah satu daerah termiskin di Provinsi Bali, namun dipimpin oleh bupati dengan kekayaan mencapai Rp32,9 miliar.
Fakta ini menjadi sorotan publik dan memicu diskusi luas tentang kesenjangan antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya. Bagaimana mungkin sebuah kabupaten dengan jumlah penduduk miskin yang signifikan justru dikomandani oleh seorang kepala daerah dengan harta kekayaan yang fantastis?
Gianyar, Pusat Budaya yang Terbelit Kemiskinan
Kabupaten Gianyar, yang terletak di bagian tenggara Pulau Bali, dikenal sebagai jantung budaya Bali. Daerah ini merupakan rumah bagi desa-desa seni seperti Ubud, Tegallalang, dan Peliatan—yang menjadi magnet utama wisatawan lokal dan mancanegara. Namun, ironisnya, di balik kemegahan pariwisata, Gianyar menempati posisi ke-3 sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Bali.
Menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali per tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Gianyar mencapai 24.740 jiwa. Angka ini menempatkan Gianyar di urutan ketiga setelah Buleleng (41.680 jiwa) dan Karangasem (29.450 jiwa), serta di atas Tabanan (23.460 jiwa).
Padahal, sektor pariwisata Gianyar terus menunjukkan pertumbuhan positif. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya merata. Banyak warga lokal yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kawasan wisata.
Bupati I Made Mahayastra, Kepala Daerah Terkaya dengan Harta Rp32,9 Miliar
Yang membuat situasi semakin menarik—dan kontroversial—adalah sosok pemimpin yang saat ini memimpin Gianyar: I Made Mahayastra, Bupati Gianyar periode 2021–2026. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diunggah ke situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahayastra tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp32.956.840.615 atau sekitar Rp32,9 miliar.
Angka tersebut menjadikannya sebagai salah satu bupati terkaya di Bali, bahkan menempati posisi ke-3 dalam daftar kepala daerah terkaya di provinsi ini.
Rincian harta kekayaan Bupati Mahayastra mencakup berbagai jenis aset strategis, antara lain:
Tanah dan bangunan: Rp21.601.250.000
Aset ini merupakan porsi terbesar dari kekayaannya, tersebar di berbagai lokasi di Bali, termasuk di kawasan strategis pariwisata.
Kendaraan dan alat transportasi: Rp540.000.000
Termasuk mobil pribadi dan kendaraan operasional yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari.
Harta bergerak lainnya: Rp590.395.834
Meliputi perhiasan, elektronik, furnitur, dan barang-barang bernilai tinggi.
Surat berharga: Rp1.100.000.000
Investasi dalam bentuk saham, obligasi, atau reksa dana yang menunjukkan kecermatan dalam pengelolaan keuangan pribadi.
Kas dan setara kas: Rp9.125.194.781
Dana tunai dan tabungan di berbagai bank, yang menjadi indikator likuiditas kekayaan pribadi.
Total kekayaan tersebut bukan hanya mencerminkan kesuksesan pribadi, tetapi juga membuka pertanyaan besar di tengah masyarakat: Apakah pertumbuhan ekonomi Gianyar benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat?
Kesenjangan yang Memantik Diskusi Publik
Kasus Gianyar menjadi simbol dari ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di tengah kemajuan pembangunan. Di satu sisi, pariwisata berkembang pesat, infrastruktur terus diperbaiki, dan anggaran daerah mengalir besar. Namun di sisi lain, masih banyak warga yang belum mampu menikmati manfaat dari kemajuan tersebut.
“Ini bukan soal menyalahkan siapa yang kaya atau miskin, tapi soal keadilan distribusi ekonomi,” ujar Dr. I Wayan Suardana, dosen ekonomi pembangunan dari Universitas Udayana, dalam wawancara eksklusif.
“Ketika seorang pemimpin daerah memiliki harta puluhan miliar, sementara warganya masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, itu menjadi alarm bagi sistem pemerintahan lokal. Kita perlu mengevaluasi apakah kebijakan yang diambil benar-benar pro-rakyat,” tambahnya.
4 Kabupaten Termiskin di Bali Berdasarkan Data BPS
Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh, berikut adalah daftar empat kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bali menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali:
