Siapa Haris Pertama? Ketua Umum DPP KNPI yang Desak Pemeriksaan Dirut BNI Atas Dugaan Penyelewengan Dana KoinWorks Rp365 M

Haris Pertama, Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)

Haris Pertama Desak Polisi Periksa Dirut BNI Terkait Dugaan Penyelewengan Dana KoinWorks

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, baru-baru ini mengungkapkan pernyataan tegas terkait dugaan penyelewengan dana yang melibatkan Koin P2P (KoinWorks), sebuah platform pinjaman online. Dalam pernyataannya, Haris meminta agar Kepolisian segera memeriksa Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI), yang diduga turut bertanggung jawab dalam kasus ini. Haris menilai bahwa Royke, dalam kapasitasnya sebagai Dirut BNI, memiliki peran penting dalam pemberian pinjaman kepada KoinWorks yang diduga menyalahi prosedur.
Dugaan Penyelewengan Dana Rp365 Miliar

Pernyataan Haris ini muncul setelah terungkapnya kasus penipuan besar yang melibatkan salah satu peminjam dari Koin P2P, yaitu Michael Timothy Hardjadinata, yang berhasil memperoleh pinjaman sebesar Rp365 miliar dengan menggunakan data KTP palsu. Michael, yang merupakan CEO MTH Corp atau MTH Global Investama, dilaporkan hanya mampu mengembalikan sekitar Rp75 miliar dari total pinjaman yang diterimanya. Hal ini menambah kontroversi terkait aliran dana di platform pinjaman online tersebut.

“KNPI meminta pihak Kepolisian segera memeriksa dan menahan Dirut BNI Royke Tumilaar karena ikut bertanggung jawab sebagai pemberi pinjaman kepada KoinWorks,” ujar Haris dengan tegas di Jakarta, pada Kamis 5 Desember 2024.
Kolaborasi BNI dengan KoinWorks

Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan BNI, sebuah bank milik negara yang memiliki hubungan erat dengan KoinWorks. BNI diketahui sebagai salah satu pemberi pinjaman di platform Koin P2P, yang menyediakan layanan pinjaman untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. BNI juga terlibat dalam berbagai kolaborasi dengan KoinWorks, salah satunya melalui peluncuran fitur NEO Card yang bertujuan memberikan akses keuangan kepada lebih dari 65 juta pelaku UMKM di Indonesia.