Anggaran Kesejahteraan Guru Naik Signifikan

Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menambah anggaran kesejahteraan guru ASN (PNS dan PPPK) serta non-ASN.

Pada tahun 2025, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp81,6 triliun, naik Rp16,7 triliun dibandingkan tahun 2024.

Fokus pada Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi Guru

Pemerintah menargetkan 64,4% atau 1.932.666 guru memiliki sertifikasi pendidik pada tahun 2025, bertambah 650 guru dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan kualitas pengajaran.

Program ini ditujukan bagi 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memiliki gelar D4 atau S1.

Namun, untuk 249.623 guru yang belum mencapai kualifikasi tersebut, pemerintah akan menyediakan bantuan pendidikan agar mereka dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Dukungan Tambahan untuk Guru Non-ASN

Selain tunjangan profesi, pemerintah sedang merancang skema bantuan tunai (cash transfer) untuk guru non-ASN yang belum bersertifikasi. Detail besaran dan jumlah penerima akan diumumkan pada tahun 2025.

Saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) sedang memverifikasi data untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kesejahteraan para guru, baik ASN maupun non-ASN, demi menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik di Indonesia.