Tak berhenti di pemblokiran situs, Meutya Hafid juga menegaskan pentingnya membersihkan institusi yang ia pimpin dari pengaruh negatif judol. Ia secara terang-terangan menyatakan akan memberikan sanksi tegas, termasuk pemecatan, bagi pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang terbukti terlibat. Sikap ini memperlihatkan integritasnya sebagai pemimpin yang berkomitmen pada reformasi birokrasi.
Desk Pemberantasan Judi Online dan Data Fantastis Pemblokiran

Pada Kamis, 21 November 2024, Meutya Hafid bersama tokoh penting lainnya seperti Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri Agama Nasarudin Umar, dan Gubernur Bank Indonesia Juda Agung, mengadakan konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat. Dalam acara tersebut, mereka menyampaikan perkembangan terbaru terkait pemberantasan judi online.

Salah satu data yang mencengangkan adalah pengajuan pemblokiran 651 rekening bank yang diduga terlibat dalam aktivitas judol hanya dalam kurun waktu 8 Agustus 2023 hingga 19 November 2024. "Kerja kami tidak hanya berhenti pada pemblokiran situs, tetapi juga menargetkan aliran dana yang menjadi nadi dari aktivitas ini," ujar Meutya Hafid.

Ia menekankan bahwa koordinasi dengan perbankan merupakan kunci utama untuk mempersempit ruang gerak para pelaku. “Kerja sama yang kuat dengan perbankan sangat diperlukan untuk memotong aliran dana yang menjadi sumber kehidupan dari praktik ilegal ini,” tambahnya.
Rekening Bank: Jantung dari Aktivitas Judi Online

Dalam kesempatan yang sama, Meutya Hafid menjelaskan bahwa aliran dana melalui rekening bank adalah elemen vital dalam jaringan judi online. "Nadi dari j*di online ini justru di rekening atau aliran dana," tegasnya.

Langkah pemberantasan kini tidak lagi hanya terfokus pada pemblokiran situs, melainkan juga menargetkan aliran keuangan yang menggerakkan aktivitas ilegal ini. Dengan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, Menkomdigi optimistis dapat menekan angka kasus judi online secara signifikan.
Komitmen Jangka Panjang dan Harapan ke Depan