Namun, seiring berjalannya waktu dan dinamika politik yang terus berkembang, PKS dinilai oleh Soenarko dan rekan-rekannya telah mengambil langkah-langkah yang tidak lagi sejalan dengan visi dan misi yang mereka junjung tinggi. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan anggota Dewan Pakar, yang akhirnya memutuskan untuk mundur.

Soenarko menjelaskan tiga poin utama yang menjadi alasan di balik pengunduran diri mereka. Pertama, keputusan PKS untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dinilai terlibat dalam Pilpres dengan indikasi kecurangan dan kekerasan yang brutal. Langkah ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh partai.

Kedua, dukungan PKS terhadap Bobby Nasution di Sumatera Utara menjadi salah satu faktor utama ketidakpuasan mereka. Dukungan ini dipandang sebagai langkah untuk melanggengkan politik dinasti yang dilakukan oleh keluarga Presiden Jokowi, yang bertentangan dengan semangat perubahan yang ingin mereka perjuangkan.

Ketiga, menjelang Pilkada yang akan datang, PKS dianggap kurang mendengarkan aspirasi mayoritas rakyat. Keputusan-keputusan yang diambil lebih dipengaruhi oleh kepentingan elit partai daripada memperjuangkan suara rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama.

"Sehubungan dengan hal-hal tersebut, bersama ini kami menyatakan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan PKS," tegas Soenarko dalam pernyataannya yang disampaikan dengan tegas dan penuh keyakinan.