Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat akan tersebar di empat titik utama. Untuk mengamankan situasi, sekitar 3.200 personel telah dikerahkan di berbagai lokasi tersebut.

"Menurut pemberitahuan yang kami terima, aksi hari ini akan berlangsung di DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), Patung Kuda, serta di KPU RI. Tidak menutup kemungkinan bahwa kawasan KPU DKI di Senen juga menjadi fokus pengamanan kami," ujar Susatyo di depan Gedung DPR pada Kamis (22/8).

Susatyo juga menambahkan bahwa pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Hingga saat ini, Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR masih dibuka. Namun, jika terjadi kepadatan massa, rekayasa lalu lintas akan diterapkan, termasuk pengalihan arus di kawasan Patung Kuda dan Abdul Muis di sekitar MK.

Sebanyak ribuan personel gabungan telah disiagakan di dua lokasi utama, yakni di depan Gedung DPR dan Patung Kuda. "Di Patung Kuda ada 1.273 personel, sedangkan di DPR ada 2.013 personel," kata Susatyo.

Demonstrasi ini merupakan bagian dari gerakan 'peringatan darurat Indonesia' yang viral di media sosial setelah DPR dinilai mengabaikan putusan MK terkait pencalonan kepala daerah. Aksi ini juga bertepatan dengan Rapat Paripurna pengesahan Revisi UU Pilkada.

Sekjen Partai Buruh, Ferri Nuzarli, menyatakan bahwa ribuan buruh dan nelayan akan ikut serta dalam aksi ini, mendesak DPR untuk tidak melawan putusan MK. Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) juga berencana turun ke jalan dengan tujuan yang sama.