Ruhimat menyatakan bahwa hartanya berkurang Rp10 miliar sejak ia menjadi bupati, yang mencerminkan pengeluaran dan tanggung jawab yang tinggi sebagai pejabat publik.

Situasi di Kabupaten Subang menggambarkan paradoks antara kemiskinan masyarakat dan kekayaan pejabat.

Pemekaran wilayah mungkin menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan ini, tetapi langkah tersebut memerlukan perencanaan dan implementasi yang matang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga: Siapa Ruhimat? Bupati Subang yang Masuk Dalam Jajaran Kepala Daerah Terkaya di Jawa Barat tapi Daerah Yang Dipimpin Mala Tergolong Wilayah Miskin

Pemerintah daerah diharapkan bisa melakukan terobosan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh warga Subang.***