Masyarakat dapat memantau posisi kesejahteraan keluarga secara mandiri tanpa perlu memasang aplikasi tambahan di ponsel.

Pengecekan ini penting karena peringkat desil dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menjadi acuan utama pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial.

Langkah Pemeriksaan Melalui Berbagai Portal Resmi

Setiap keluarga dapat memanfaatkan peramban di perangkat seluler dengan menyiapkan 16 digit nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk.

Portal pertama yang dapat diakses adalah laman resmi Kementerian Sosial untuk melihat status penerima bantuan secara langsung.

Selain itu, pemeriksaan juga bisa dilakukan melalui portal Badan Pusat Statistik dengan memasukkan rincian data diri serta kode verifikasi.

Bagi calon mahasiswa, pengecekan posisi desil ekonomi keluarga dapat langsung dilihat melalui dashboard pendaftaran Kartu Indonesia Pintar.

Panduan Lengkap Mengakses Portal Resmi Kemensos dan BPS

Pengguna dapat langsung membuka peramban di ponsel dan memasukkan alamat web resmi Kementerian Sosial untuk melakukan pencarian data secara praktis.

Pada halaman tersebut, masukkan 16 digit nomor induk kependudukan sesuai kartu identitas beserta kode captcha keamanan yang tertera di layar.

Setelah menekan tombol pencarian data, sistem akan memproses informasi dan menampilkan verifikasi identitas kependudukan serta penetapan peringkat desil kesejahteraan.

Alternatif berikutnya adalah memanfaatkan portal Badan Pusat Statistik dengan mengakses tautan khusus yang disediakan untuk memeriksa basis data kependudukan nasional.

Pengguna cukup mengikuti petunjuk navigasi di situs tersebut, memasukkan rincian tanggal lahir, serta menyelesaikan verifikasi tambahan guna melihat rincian angka desil.

Bagi calon mahasiswa yang mendaftarkan diri pada program bantuan pendidikan, pengecekan dapat dilakukan lewat menu ekonomi di dashboard akun pendaftaran masing-masing.

Dengan memantau informasi ini secara berkala, masyarakat dapat memastikan keakuratan data kesejahteraan keluarga serta kelayakan penerimaan bantuan dari pemerintah.