BPJS Kesehatan mengungkap permasalahan ketimpangan distribusi yang menjadi kendala dalam pemenuhan resep bagi pasien Jaminan Kesehatan Nasional.

Keterangan tersebut disampaikan setelah muncul berbagai keluhan dari masyarakat di media sosial.

Keluhan itu menyoroti jumlah obat yang diterima pasien tidak sesuai dengan durasi pengobatan yang tertera pada resep dokter.

Salah satu cerita yang beredar di platform Threads menyebutkan seorang pasien hanya memperoleh 10 butir obat.

Padahal, resep dari dokter ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan selama 30 hari penuh.

Menanggapi hal tersebut, pihak BPJS Kesehatan menyebutkan penyedia obat masih cenderung mengutamakan rumah sakit besar di perkotaan.

Kondisi ini membuat pasokan obat untuk fasilitas kesehatan di daerah lain menjadi belum merata.

Penyedia obat dinilai lebih menyukai wilayah perkotaan dibandingkan daerah-daerah yang kurang.

Hal tersebut disampaikan oleh Prihati Pujowaskito selaku perwakilan dari BPJS Kesehatan di Jakarta Pusat.

Sebagai langkah antisipasi, BPJS Kesehatan telah menyiapkan skema pembagian pemenuhan obat.

Mekanisme ini melibatkan kerja sama antara fasilitas kesehatan tingkat pertama dan apotek mitra.

Pasien dapat mengambil sebagian obat di fasilitas kesehatan, sementara sisanya dilengkapi melalui apotek jejaring.

Pembagian ini dirancang agar kebutuhan obat selama 30 hari tetap dapat tercukupi dengan baik.

Kendati demikian, pelaksanaannya kerap menemui hambatan ketika ketersediaan obat di lapangan kosong.

Selain persoalan distribusi, BPJS Kesehatan mendorong penerapan pengadaan obat terpusat berdasarkan volume kebutuhan.

Skema pengadaan terpusat ini diyakini mampu mengoptimalkan negosiasi harga secara lebih baik.

Selama ini, pengadaan obat yang dilakukan secara terpisah dinilai memicu berbagai masalah ketersediaan.

Rumah sakit, apotek, dan puskesmas selama ini melakukan pembelian obat secara mandiri.

Koordinasi pengadaan secara terpusat diharapkan dapat memperbaiki mekanisme pembelian obat di masa mendatang.