Pemerintah setempat resmi memberlakukan aturan baru yang melarang kepemilikan dan penyimpanan drone di seluruh wilayah administratif Beijing, China.

Kebijakan ini mulai berlaku pada Minggu (15/11/2026) dan mencakup kawasan perkotaan hingga pedesaan.

Aturan tersebut mencakup larangan kepemilikan, penyimpanan, serta pengangkutan pesawat nirawak beserta komponennya ke dalam wilayah kota seluas kurang lebih 16.400 kilometer persegi.

Pemilik yang melanggar ketentuan ini terancam menghadapi denda serta penyitaan perangkat.

Sebelum aturan ini berlaku penuh, pemerintah sempat mengumumkan ketentuan tersebut pada September 2026 dan meminta masyarakat melepaskan kepemilikan perangkat.

Pemilik saat itu diberi opsi untuk menjual kembali melalui platform daring atau memindahkan perangkat ke luar wilayah Beijing.

Otoritas setempat menyatakan bahwa kebijakan ketat ini diberlakukan demi menjaga keamanan ibu kota negara.

Wilayah Beijing sendiri merupakan pusat pemerintahan China sekaligus lokasi kediaman para pemimpin tertinggi serta markas besar Partai Komunis China.

Faktor keselamatan ruang udara juga menjadi latar belakang penting dalam penerbitan kebijakan baru tersebut.

Pada Juni 2026, sebuah pesawat kecil dilaporkan menabrak gedung pencakar langit tertinggi di Beijing hingga menewaskan pilot dan melukai 13 orang.

Sebelumnya, pemerintah Beijing telah melarang penjualan perangkat tersebut pada Mei 2026 bagi masyarakat umum.

Kebijakan lanjutan ini akhirnya menghapus izin kepemilikan yang sebelumnya masih diperbolehkan dengan syarat pendaftaran perangkat kepada pihak berwenang.

Meskipun larangan kepemilikan diterapkan secara luas, pemerintah tetap memberikan pengecualian khusus untuk kepentingan tertentu.

Penggunaan drone masih diizinkan bagi kegiatan penanggulangan terorisme, penegakan hukum, penanganan keadaan darurat, sektor pertanian, serta penelitian ilmiah.