Pemerintah Beijing, China, resmi memberlakukan aturan baru yang melarang warganya memiliki pesawat nirawak atau drone.

Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada Minggu (15/11) demi meningkatkan faktor keamanan di kawasan ibu kota.

Aturan ini mencakup seluruh wilayah administratif Beijing yang mencakup kawasan perkotaan serta pedesaan.

Otoritas setempat menyatakan bahwa larangan ini diberlakukan untuk menjaga keamanan pusat pemerintahan negara.

Sebelum aturan ini berlaku, warga yang sudah terlanjur memiliki perangkat tersebut diwajibkan melepaskan kepemilikannya.

Pemilik dapat menjual kembali perangkat mereka melalui jalur resmi atau memindahkannya ke luar wilayah Beijing.

Siapa saja yang kedapatan masih menyimpan drone di wilayah Beijing kini terancam hukuman denda serta penyitaan perangkat.

Selain kepemilikan dan penyimpanan, pemerintah setempat juga melarang pengangkutan drone beserta komponennya masuk ke wilayah Beijing.

Kebijakan ketat ini diambil menyusul insiden kecelakaan pada Juni lalu, ketika sebuah pesawat kecil menabrak gedung pencakar langit tertinggi di Beijing dan menewaskan pilotnya.

Sebelum aturan total ini diterbitkan, pemerintah Beijing telah melarang penjualan drone sejak Mei 2026 dan mewajibkan pemilik melakukan registrasi.

Meski demikian, pihak berwenang tetap membuka peluang pengecualian bagi operasional drone untuk kepentingan khusus seperti penegakan hukum, penanganan darurat, hingga riset ilmiah.