Saat ini, penyelidikan tanah sedang berlangsung di segmen yang bermasalah. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan desain teknis dan usulan anggaran. Penanganan permanen ini diupayakan masuk dalam program Kementerian PU Tahun Anggaran 2027.

Afni mengakui jalan itu berstatus jalan nasional, sehingga kewenangan penanganannya berada di pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkab Siak terus menyampaikan laporan dan mengupayakan dukungan kementerian, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat setiap hari.

"Mudah-mudahan sampai video ini kepada Pak Menteri. Surat dan berbagai ikhtiar sudah kami sampaikan," kata Afni penuh harap. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPJN dan semua pihak yang selama ini menjaga jalur tersebut tetap bisa difungsikan, meski titik terparah sepanjang 150 meter itu masih menanti solusi permanen.