Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk mencegah praktik penghindaran pajak oleh korporasi multinasional.

Kebijakan berupa pajak minimum global atau Global Minimum Tax ditetapkan sebesar 15 persen dan mulai berlaku pada September 2026.

Aturan baru tersebut secara spesifik menyasar perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan konsolidasi grup melampaui 750 juta euro per tahun.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa kebijakan itu merupakan komitmen negara dalam mengambil hak pemajakan yang adil.

Selama ini, sejumlah perusahaan besar kerap memanfaatkan celah perbedaan ketentuan perpajakan antarnegara untuk menekan kewajiban pembayaran fiskal mereka.

Melalui penerapan aturan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat antara entitas global dan pelaku usaha domestik.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat telah mengidentifikasi berbagai entitas perusahaan yang masuk ke dalam cakupan aturan baru berdasarkan data laporan tahun 2023.

Bimo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar urusan teknis perpajakan melainkan upaya menjaga keadilan sistem fiskal nasional secara menyeluruh.

Kontribusi finansial dari korporasi besar sangat dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Langkah ini sekaligus ditujukan untuk membendung praktik persaingan antarnegara dalam menurunkan tarif demi memikat investasi.