Banyak orang ragu mengurus status kepesertaan BPJS Kesehatan yang nonaktif karena takut harus membayar denda besar.

Kondisi darurat medis sering terjadi kapan saja sementara kepesertaan yang mati membuat jaminan biaya kesehatan tidak bisa digunakan.

Padahal, kepesertaan yang mati sebenarnya bisa diaktifkan lagi tanpa harus membayar denda sepeser pun jika memahami ketentuannya.

BPJS Kesehatan tidak menerapkan denda keterlambatan iuran bulanan seperti sistem bunga pinjaman perbankan.

Sanksi yang berlaku adalah denda layanan yang baru muncul apabila peserta menjalani rawat inap dalam jangka waktu 45 hari setelah aktif.

Besaran denda tersebut adalah 5 persen dari biaya diagnosis awal rawat inap dikalikan jumlah bulan menunggak maksimal 12 bulan.

Apabila peserta tidak menjalani rawat inap selama 45 hari pertama setelah aktif, maka kepesertaan dipastikan seratus persen bebas denda.

Peserta hanya perlu melunasi pokok tunggakan iuran serta membayar kewajiban iuran untuk bulan berjalan.

Data per April 2026 menunjukkan ada 58,32 juta peserta JKN yang berada dalam status nonaktif.

Sebanyak 13,48 juta peserta dinonaktifkan karena masalah tunggakan iuran bulanan.

Sementara itu, sebanyak 44,84 juta peserta lainnya berasal dari segmen Penerima Bantuan Iuran serta bantuan pemerintah daerah.

Peserta mandiri atau PBPU yang menunggak iuran harus mengambil langkah penyelesaian agar status kepesertaan mereka kembali pulih.