Tanggapan Tokoh Tibet Mengenai Alasan Beijing Batasi Otonomi Wilayah
Eks asisten pribadi Dalai Lama, Khedroob Thondup, memberikan pandangan kritis terkait perdebatan panjang mengenai status wilayah Tibet.
Ia menilai upaya para advokat Tibet dalam menuntut otonomi sejati ibarat sebuah langkah yang tidak akan pernah membuahkan hasil nyata.
Perbedaan Pandangan Mendasar
Selama bertahun-tahun, para pendukung Tibet mengusung misi agar rakyat setempat memegang kendali penuh atas agama, budaya, dan tata kelola.
Namun, posisi resmi pemerintah China selalu menegaskan bahwa segala bentuk otonomi wajib berada di bawah kendali Partai Komunis China.
Faktor Keamanan Nasional
Bagi Beijing, pemberian otonomi bermakna bukanlah sekadar persoalan administratif belaka melainkan menyangkut masalah keamanan nasional.
Pemerintah pusat khawatir wewenang besar pada tingkat lokal akan memicu identitas politik berbeda yang terlepas dari pengaruh negara.
Alhasil, investasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur kerap dihadirkan sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat tanpa menyerahkan kendali politik.
Bahasa Politik yang Berbeda
Thondup menilai pengaturan semacam itu memang eksis di belahan dunia lain, namun sistem politik China dibangun di atas asumsi yang berbeda.
Partai Komunis tidak memandang desentralisasi sebagai sumber stabilitas, melainkan cenderung melihat otoritas terpusat sebagai satu-satunya jaminan.
Masalah utamanya adalah apa yang diinginkan oleh para pencari otonomi sejati di Tibet dan apa yang bersedia diizinkan oleh negara China merupakan dua hal yang secara fundamental berbeda.
Satu pihak memandang otonomi sebagai pemerintahan mandiri, sementara pihak lainnya memandang otonomi sebagai administrasi lokal di bawah kendali pusat.
Definisi tersebut bukan sekadar berbeda, melainkan tidak dapat dipertemukan. Perdebatan ini menjadi mandek karena kedua belah pihak berbicara dalam bahasa politik yang sepenuhnya berbeda.
Sampai hal itu berubah, pengejaran otonomi Tibet melalui permohonan kepada Beijing akan tetap menjadi upaya sungguh-sungguh yang ditujukan kepada pemerintah yang sejak awal telah memutuskan bahwa jawabannya adalah tidak.
Update Terbaru
Belajar dari Denmark, Insentif Mobil Listrik Disiapkan Bagi Warga Berpenghasilan Rendah
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Argentina Lumat Kosta Rika 7-0 Lewat Aksi Gemilang Nico Paz dan Julian Alvarez
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Mantan Pimpinan Nvidia Jensen Huang Nyatakan Siap Kembali Berkuasa
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Polisi Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Terkait Penyelidikan Makar
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Prestasi Gemilang Pemprov DKI Sabet Empat Penghargaan Humas Komdigi
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Istri Russell Brand Yakin Suami Tidak Bersalah Meski Divonis
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
John Travolta Siap Buka Hati Usai Enam Tahun Fokus Urus Buah Hati
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Ramalan Zodiak 18 November Memuat Tantangan Asmara Capricorn serta Aquarius
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Cara Memulai Usaha Cilok dan Bakso Tusuk Gerobak untuk Pemula: Modal, Peralatan, dan Cara Jualnya
Rabu / 18-11-2026, 10:37 WIB
Kabar bahagia kehamilan kedua dibagikan istri Tommy Kurniawan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB






