Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara menanggapi tuntutan massa agar Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY dinaikkan dan disesuaikan dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Ia menegaskan penetapan upah tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah provinsi.

Menurut Sultan, penentuan UMP mengikuti regulasi Menteri Tenaga Kerja. Besaran upah dibahas di Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur buruh dan pengusaha, sehingga hasilnya lahir dari perundingan dan kesepakatan para pihak.

Tidak Bisa Memaksa Hasil Perundingan

Sultan menekankan pemerintah kabupaten maupun provinsi tidak dapat memaksakan angka upah di luar kesepakatan Dewan Pengupahan. "Kami ini kebupaten atau provinsi itu bagaimana berundingnya kesepakatan itu sendiri? Kami tidak bisa memaksa," ujarnya.

Meski begitu, ia menyatakan pihaknya mengusahakan agar kenaikan UMP DIY bisa berjalan maksimal, sejalan dengan tuntutan massa agar upah disesuaikan dengan standar KHL.

Aturan Jaga Warga Akan Ditinjau Kembali

Selain soal upah, massa juga menuntut pencabutan pengaturan Jaga Warga. Menanggapi tuntutan itu, Sultan menyatakan akan mempertimbangkannya.

Ia menjelaskan Jaga Warga dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. "Karena apa? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga," jelasnya. Meski demikian, pengaturan tersebut akan ditinjau kembali apabila dirasa mempersulit perkembangan demokratisasi.

Hingga kini belum ada keputusan final mengenai besaran UMP DIY berikutnya, dan belum diumumkan pula hasil peninjauan terhadap pengaturan Jaga Warga yang dituntut massa untuk dicabut tersebut.