Bursa Efek Indonesia secara resmi memperluas cakupan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration menjadi 383 emiten.

Kebijakan tersebut mencatatkan penambahan sebanyak 300 saham dari daftar sebelumnya yang diumumkan di Jakarta pada Selasa.

Langkah pembaruan ini mengikuti serangkaian perubahan metodologi penyaringan untuk meningkatkan transparansi pasar modal.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa tambahan tersebut setara dengan 6,16% kapitalisasi pasar Indeks Harga Saham Gabungan.

Perubahan metodologi tersebut turut membuat seluruh saham yang tercatat di bursa masuk dalam cakupan proses penyaringan.

Keputusan perombakan metode ini berasal dari Komite High Shareholding Concentration untuk memperbaiki tata kelola pasar modal.

Pihak bursa memutuskan untuk menghapus ketentuan kapitalisasi pasar minimal Rp5 triliun sebagai batas cakupan penyaringan.

Selain itu, indikator price impact ratio juga dihilangkan dari proses identifikasi konsentrasi kepemilikan saham.

Berdasarkan aturan terbaru, suatu saham dikategorikan masuk dalam daftar apabila sepuluh pihak atau kurang menguasai sedikitnya 92,5% dari total saham perusahaan.

Bursa Efek Indonesia juga akan melaksanakan evaluasi secara berkala guna mengidentifikasi saham baru yang memenuhi kriteria tersebut.

Perusahaan tercatat yang berniat keluar dari daftar wajib menyampaikan bukti bahwa distribusi kepemilikan kepada publik telah diperbaiki.

Penyebaran kepemilikan saham tersebut wajib dilakukan melalui transaksi yang berlangsung di pasar reguler.

Pengumuman daftar terbaru ini akan segera dilakukan dalam waktu dekat oleh pihak otoritas bursa.

Langkah penyesuaian ini juga memberikan kesempatan bagi tim operasional dan penyedia data.

Pengawasan terhadap emiten akan ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi bersama Self-Regulatory Organization.

Seluruh perusahaan publik diminta menyampaikan laporan free float serta informasi pihak terafiliasi secara akurat.

Pihak bursa menegaskan bahwa ketidakakuratan laporan dapat berujung pada pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.