Gelombang sorotan publik terhadap penggunaan anggaran negara untuk keperluan publikasi atau endorsement oleh figur publik kian memanas. Jika sebelumnya nama Raffi Ahmad menjadi pusat perhatian, kini fokus masyarakat meluas menyusul terungkapnya keterlibatan akun media sosial Nagita Slavina dalam sejumlah paket pengadaan jasa influencer oleh pemerintah.

Berdasarkan temuan terbaru dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dirilis pada Senin (9/11/2026), total nilai pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia mencapai angka fantastis, yakni Rp14.696.955.002 atau dibulatkan menjadi Rp14,69 miliar. Angka ini bukan sekadar nominal biasa, melainkan representasi dari delapan paket pengadaan yang berasal dari dua kementerian berbeda: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Temuan ini memicu diskusi publik yang lebih mendalam mengenai efektivitas, transparansi, dan urgensi penggunaan dana negara untuk pemasaran digital di tengah berbagai kebutuhan mendesak lainnya.

Jejak Digital Nagita Slavina dalam Pengadaan Negara

Meskipun narasi awal didominasi oleh nama Raffi Ahmad, laporan ICW secara eksplisit mencatat bahwa akun Instagram resmi @raffinagita1717, yang dikelola bersama Nagita Slavina, turut menjadi instrumen dalam pekerjaan publikasi pemerintah.

Rincian kontrak menunjukkan bahwa penayangan Instagram Reels melalui akun tersebut dinilai senilai Rp205.893.300. Sementara itu, paket penayangan Instagram Story melalui akun yang sama membengkak hingga mencapai Rp575.655.000. Jika diakumulasikan, penggunaan akun bersama ini tercatat dalam dua paket pengadaan dengan nilai gabungan melebihi Rp781 juta.

Namun, penting bagi publik untuk memahami konteks hukum dan bisnis di balik angka tersebut. Nilai yang tertera adalah nilai kontrak pengadaan yang ditujukan kepada badan usaha, dalam hal ini PT Rans Animasi Indonesia, bukan merupakan honorarium pribadi yang langsung diterima oleh Raffi Ahmad atau Nagita Slavina. Pemisahan antara nilai kontrak perusahaan dan pendapatan pribadi figur publik ini menjadi catatan krusial agar analisis yang dibangun tidak terjebak pada asumsi yang keliru.