Dinamika politik dan hukum nasional kembali memasuki babak baru yang menegangkan sekaligus penuh keteladanan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat menghadiri pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam pertemuan yang berlangsung alot selama dua setengah jam tersebut, Gibran secara terbuka menyampaikan dua poin krusial yang mengejutkan banyak pihak: permohonan kesempatan untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta niatan tulus untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Konfirmasi resmi mengenai pertemuan strategis bernuansa kekeluargaan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers yang digelar tak lama setelah Gibran meninggalkan istana. Prasetyo menegaskan bahwa suasana pertemuan berjalan dengan penuh hikmat, namun sarat dengan pembahasan mendalam mengenai dinamika hukum yang sedang melanda pemerintahan saat ini.

Permohonan Jalur Hukum untuk Transparansi

Menurut Prasetyo, Gibran menunjukkan sikap ksatria dan keterbukaan yang luar biasa. Alih-alih menghindar dari sorotan publik, sang Wakil Presiden justru meminta ruang yang adil untuk membela diri secara hukum.

"Bapak Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimiliki melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," ujar Prasetyo, mengutip pernyataan resmi di hadapan awak media.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Gibran memilih jalur hukum formal dan konstitusional untuk membantah berbagai gugatan serta keraguan publik yang mencuat terkait latar belakang pendidikannya. Langkah ini dinilai sebagai upaya mengembalikan segala sesuatunya pada koridor hukum yang berlaku, bukan pada pengadilan opini di media sosial.