Dalam perbincangan yang berdurasi cukup panjang itu, Setiyardi menceritakan sebuah informasi yang, menurut pengakuannya, diperoleh dari seorang sumber internal. Ia mengisahkan bahwa pada sebuah acara buka puasa di tahun 2024, hidangan es buah yang akan disajikan sempat melalui pemeriksaan awal oleh tim pengamanan dan dinyatakan aman. Namun, narasi berlanjut dengan klaim bahwa makanan tersebut kemudian diperiksa ulang oleh tim internal Prabowo.

Setiyardi secara eksplisit menyampaikan bahwa pemeriksaan ulang tersebut diklaim menunjukkan hasil yang "reaktif" terhadap zat arsenik. Meski disampaikan dengan nada yang meyakinkan di atas panggung podcast, klaim ini tetaplah sebatas keterangan lisan dari narasumber. Hingga saat ini, tidak ditemukan dokumen hasil laboratorium, identitas jelas pihak yang melakukan pemeriksaan ulang, ataupun laporan resmi yang diserahkan kepada aparat penegak hukum yang dapat membuktikan adanya upaya peracunan tersebut.

Dengan demikian, meskipun asal-usul rekaman telah berhasil dipetakan, substansi dari dugaan peracunan itu sendiri masih berada di ruang hampa bukti dan belum dapat dinaikkan statusnya menjadi sebuah fakta hukum.

Dua Persoalan Berbeda: Bahaya Mencampuradukkan Dugaan Racun dengan Kasus Penyadapan

Persoalan menjadi semakin kompleks dan rentan terhadap misinterpretasi karena beredarnya potongan percakapan podcast ini terjadi berdekatan dengan perkembangan kasus hukum yang nyata, yakni dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo.

Pada 4 November 2026, CNN Indonesia memberitakan bahwa Bareskrim Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam perkara penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Nama-nama besar seperti Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, serta Eko Hadi Santoso, disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut.

Penyidikan yang diungkap oleh Bareskrim menyebutkan bahwa dugaan penyadapan ini berlangsung pada rentang waktu 2025–2026 dan menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden, serta sejumlah pejabat tinggi dan tokoh publik lainnya. Kasus ini merupakan ranah hukum yang serius dan sedang dalam proses pembuktian yang ketat.