Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional memperluas jangkauan layanan pendampingan hukum di wilayah kepulauan Maluku.

Langkah tersebut diwujudkan melalui peresmian empat kepengurusan daerah pada Sabtu (7/11/2026).

Pelantikan Empat Pengurus Daerah

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Profesional Harris Arthur Hedar memimpin langsung prosesi pelantikan tersebut.

Kepengurusan baru yang disahkan mencakup DPD Kota Ambon, Kota Saumlaki, Maluku Tenggara, dan Seram Raya.

Harris menegaskan bahwa posisi advokat sangat strategis dalam sistem peradilan yang berlaku.

Setiap anggota dituntut menjaga independensi serta keberpihakan terhadap hak masyarakat berdasarkan koridor hukum.

Keberanian dalam menghadapi penyalahgunaan kewenangan harus diiringi kepatuhan terhadap kode etik.

Pihaknya mengingatkan agar para pengurus tidak menggunakan profesi advokat untuk membenarkan perbuatan salah.

Fokus Peningkatan Kualitas Anggota

Pengurus daerah diminta merancang program kerja dengan sasaran yang terukur secara jelas.

Organisasi ini ingin dikenal karena kualitas sumber daya manusia dan keteguhan etikanya.

Pembinaan anggota serta pendidikan profesi perlu berjalan seiring dengan perluasan bantuan hukum.

Kerja sama kelembagaan dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi juga perlu dibangun.

Akses Layanan di Wilayah Kepulauan

Karakteristik geografis Maluku menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat.

Kehadiran empat DPD diharapkan mampu memperpendek jarak jangkauan pelayanan bagi warga.

Nilai pela gandong lokal juga diangkat untuk memperkuat solidaritas dan persaudaraan antaranggota.

Tolok utama kinerja pengurus dinilai dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat secara langsung.