Sebuah berkas yang diklaim sebagai lampiran Undangan Rapat Pengadaan ASN 2026 beredar di media sosial dan memuat daftar instansi yang dilaporkan akan membuka formasi CPNS 2026. Berkas itu diketahui dari unggahan akun X @ommkumis pada 7 November 2026, yang menuliskan: "Berikut bocoran instansi yang akan membuka formasi CPNS 2026". Perlu dicatat sejak awal: daftar ini berstatus bocoran yang belum terkonfirmasi — belum ada pernyataan resmi dari BKN maupun Kementerian PANRB yang membenarkan atau membantah isinya.

Daftar 20 Instansi dalam Bocoran Itu

Berikut daftar lengkapnya sesuai urutan dalam berkas yang beredar:

  1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
  2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
  3. Kementerian Kesehatan
  4. Kementerian Kehutanan
  5. Kementerian Keuangan
  6. Kementerian Luar Negeri
  7. Kementerian Hukum
  8. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
  9. Kementerian Koperasi
  10. Kementerian Agama
  11. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  12. Kementerian Pemuda dan Olahraga
  13. Mahkamah Agung
  14. Badan Pemeriksa Keuangan
  15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  16. Badan Pusat Statistik
  17. Badan Gizi Nasional
  18. Badan Intelijen Negara
  19. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
  20. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Rekrutmen Dilaporkan Mulai Akhir November

Masih menurut kabar yang beredar itu, rekrutmen CPNS dilaporkan akan dimulai pada akhir November 2026. Di luar itu, tidak ada rincian lain: berkas yang beredar tidak mencantumkan jumlah formasi ataupun jabatan per instansi, total formasi keseluruhan, tahapan seleksi, maupun syarat pendaftaran.

Belum Ada Konfirmasi Resmi

Sampai kabar ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari BKN atau KemenPANRB mengenai keaslian berkas maupun kebenaran daftar 20 instansi tersebut, dan artikel sumber tidak mencantumkan nomor atau tanggal surat undangan rapat yang diklaim menjadi asal lampiran itu. Karena itu, daftar di atas harus dibaca sebagai bocoran yang belum terverifikasi — calon pelamar sebaiknya menunggu pengumuman resmi pemerintah sebelum menjadikannya pegangan.