Pemerintah Prancis memperketat sistem keamanan nasional dengan mengerahkan sekitar 70.000 personel kepolisian serta 110 unit bergerak.

Langkah pengamanan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menjelang akhir pekan.

Kebijakan pengerahan aparat ini bertujuan mencegah potensi kerusuhan dan penjarahan terulang dalam rangkaian demonstrasi terkait biaya hidup.

Selain menerjunkan puluhan ribu personel di lapangan, aparat keamanan juga akan melakukan puluhan ribu pemeriksaan di jalan raya.

Pemeriksaan ketat tersebut turut difokuskan pada sejumlah jalur kereta api guna menjaga stabilitas keamanan selama aksi berlangsung.

Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan skala operasi pengamanan ini agar setara dengan pengawasan pada akhir pekan sebelumnya.

Dalam konferensi pers televisi, Nuñez menegaskan bahwa tingkat risiko gangguan keamanan masih berada pada posisi yang serupa.

Ia menyatakan bahwa pihak kepolisian akan selalu siaga menghadapi kelompok perusuh dan penjarah yang mencoba memanfaatkan situasi.

Di sisi lain, pemerintah tetap berkomitmen memberikan perlindungan serta menjamin kebebasan bagi warga yang ingin berdemonstrasi secara damai.

Gelombang protes di wilayah Prancis ini telah dimulai sejak bulan September ketika para siswa sekolah menengah atas mulai memblokir sekolah.

Sebagian besar aksi unjuk rasa belakangan ini berlangsung damai menyusul peningkatan pengamanan usai insiden kekerasan sebelumnya.

Meskipun kondisi terpantau relatif terkendali, berbagai aksi demonstrasi masih mampu menarik partisipasi massa yang cukup besar.

Sejumlah serikat pekerja bahkan turut menyerukan aksi mogok kerja sebagai bagian dari rangkaian gerakan protes tersebut.

Selain unjuk rasa di kota besar, kelompok aktivis juga merencanakan aksi protes tambahan di sekitar fasilitas pusat data.