Pemerintah dijadwalkan membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil pada November 2026.

Langkah tersebut diambil guna mencukupi kebutuhan formasi aparatur sipil negara di lingkungan instansi pusat maupun daerah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan informasi itu di Jakarta pada hari Jumat.

Keputusan pembukaan seleksi tersebut telah mendapatkan kesepakatan dari pihak pemerintah.

Meskipun demikian, rincian mengenai jumlah formasi, instansi penerima, serta tanggal resmi pendaftaran belum dirilis secara detail.

Kebutuhan penggantian pegawai yang memasuki masa pensiun menjadi salah satu alasan utama pelaksanaan rekrutmen ini.

Selain itu, penambahan pegawai baru juga ditujukan untuk mengawal berbagai program prioritas pemerintah.

Di samping seleksi CPNS, pemerintah turut mempersiapkan pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Kebijakan tersebut mencakup pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu secara lintas profesi.

Kelompok pegawai yang masuk dalam cakupan kebijakan ini meliputi tenaga pendidik, dosen, serta petugas pemadam kebakaran.

Selain itu, penataan status juga berlaku bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan tenaga kesehatan.

Tenaga teknis, tenaga pelayanan, serta tenaga pelaksana lainnya turut tercakup dalam rencana kebijakan penataan tersebut.

Pemerintah juga berencana memberikan kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi pendaftaran PNS.

Fasilitasi tersebut akan dibarengi dengan pembahasan mengenai ketentuan khusus bagi pegawai yang terkendala batasan persyaratan usia.

Mekanisme seleksi khusus serta penataan status kepegawaian ini dijadwalkan mulai diterapkan secara bertahap pada awal tahun.