Pemerintah memperluas relaksasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam guna memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha serta menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Penyempurnaan aturan tersebut mencakup pelonggaran batas penukaran valuta asing ke rupiah hingga 100 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan eksportir kini diberikan kebebasan penuh dalam mengonversi devisa mereka.

Selama masa penempatan atau retensi, devisa non-migas tetap dapat dipergunakan untuk penukaran ke rupiah.

Relaksasi itu membuat valas bisa ditukar tidak 50 persen, melainkan sampai dengan 100 persen.

Pelonggaran konversi valas ini diambil sebagai respons atas hasil evaluasi yang menunjukkan penurunan tren konversi devisa ke rupiah yang minus 37,4 persen.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat likuiditas pasar valas dan rupiah di dalam negeri secara alami.

Perluasan Negara Mitra dan Bank Penampung

Pemerintah juga memperluas fasilitas perlakuan khusus bagi eksportir sektor pertambangan non-migas.

Pemerintah menambah tiga negara mitra baru yang berhak mendapatkan kelonggaran retensi.

Negara tambahan tersebut meliputi Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa.

Daftar itu melengkapi aturan terdahulu yang diisi Amerika Serikat, Kanada, RRT, Hong Kong, dan Australia.

Penempatan devisa bagi eksportir yang memenuhi kriteria dengan tujuan negara tersebut dilonggarkan menjadi paling sedikit 30 persen.

Jangka waktu penempatannya ditetapkan paling singkat tiga bulan.

Pemerintah bersama Bank Indonesia turut memperbanyak daftar bank devisa penampung.

Total terdapat 16 bank devisa penampung yang terdiri dari lima bank badan usaha milik negara dan 11 bank swasta.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Aida S. Budiman menyebutkan salah satu bank swasta nasional terbaru yang masuk adalah Bank OCBC NISP.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh eksportir sebagai agunan tunai.

Bank dapat memperlakukan dana itu sebagai agunan tunai sepanjang tetap berada pada sistem keuangan Indonesia.