Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang mengungkap berbagai kendala dalam pengembangan investasi.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan regulasi, keterbatasan pendanaan, serta koordinasi antarlembaga.

Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen menjelaskan dinamika kebijakan investasi telah berlangsung selama 25 tahun terakhir.

Akibat perubahan regulasi tersebut, sejumlah fasilitas insentif penanaman modal belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tantangan Anggaran dan Koordinasi Pusat

Dari total dana sekitar Rp 26 miliar yang diterima pada 2026, sebagian besar harus dialokasikan untuk kegiatan operasional.

Anggaran yang tersisa untuk mendukung pengembangan kawasan strategis hanya tersisa sekitar Rp 1 miliar.

Selain itu, aspek kelembagaan turut menjadi sorotan karena koordinasi dengan pemerintah pusat dinilai masih perlu ditingkatkan.

Landasan operasional BPKS sendiri berpedoman pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000.

Undang-undang tersebut sebenarnya memberikan kewenangan yang cukup besar untuk menjalankan operasional kawasan bebas.

Berbagai fasilitas kemudahan fiskal dan administratif telah disiapkan untuk menarik minat penanam modal ke Sabang. Fasilitas tersebut mencakup pembebasan bea masuk, PPN, hingga PPnBM serta penyederhanaan prosedur perizinan.

Namun, kendala tidak hanya berhenti pada persoalan regulasi dan anggaran semata yang membatasi ruang gerak lembaga.

Kondisi geografis serta keterbatasan sarana transportasi pengangkut turut memengaruhi kemampuan daya jangkau pasar.

Iskandar membandingkan struktur pengelolaan Sabang dengan Batam yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga di bawah koordinasi tingkat pusat.

Susunan kelembagaan tersebut dinilai memberikan ruang koordinasi yang lebih luas untuk mengatasi berbagai hambatan lintas sektor.