Dunia diproyeksikan menghadapi kekurangan sekitar 10 juta tenaga kesehatan pada 2030, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Di Indonesia, persoalan pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan serius.

Kementerian Kesehatan mengungkapkan sekitar 37% Puskesmas di Tanah Air belum memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan prioritas secara lengkap.

Selain itu, sekitar 41% rumah sakit umum daerah kabupaten/kota juga belum memenuhi kebutuhan tujuh jenis dokter spesialis dasar.

Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan paling terasa di wilayah dengan keterbatasan akses pelayanan, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Kolaborasi Regional dan Solusi Digital

Isu ini menjadi perhatian dalam Konferensi Asia Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) ke-14 yang digelar Kemenkes di Bali pada 2-5 November 2026.

Konferensi yang melibatkan jaringan dari 22 negara anggota itu membahas kekurangan tenaga medis, ketimpangan distribusi, hingga kesejahteraan tenaga kesehatan.

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan investasi pada tenaga kesehatan harus menjadi prioritas setiap negara.

Menurutnya, tenaga kesehatan yang terlatih, terampil, dan berdedikasi adalah fondasi pelayanan kesehatan berkualitas.

“Kita memerlukan tata kelola yang lebih kuat, pendidikan kesehatan yang lebih baik, dan transformasi digital,” ujar Benjamin dalam keterangan Kemenkes dikutip Rabu (4/11/2026).

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama regional, berbagi pengetahuan, dan saling belajar dari pengalaman antarnegara.

Untuk mengatasi ketimpangan, Kemenkes memanfaatkan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan guna memetakan persebaran dan memproyeksikan kebutuhan tenaga kesehatan di berbagai daerah.

Pemetaan ini diharapkan membantu pemerintah memprioritaskan pemenuhan tenaga kesehatan di wilayah yang masih kekurangan.