Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal.

Tindakan pemantauan komunikasi tanpa dasar hukum dinilai telah melanggar hak privasi masyarakat secara luas.

Sorotan Penggunaan Sistem LIMS

Persoalan ini mencuat setelah Bareskrim Polri membongkar dugaan penyalahgunaan Lawful Interception Management System.

Sejumlah nomor telepon tercatat dimasukkan ke dalam sistem tanpa melalui prosedur verifikasi yang sah.

Kasus tersebut turut menyeret sejumlah kalangan mulai dari pejabat negara hingga tokoh politik nasional.

Penyidik Bareskrim Polri sejauh ini telah menetapkan tiga orang tersangka dalam proses penanganan perkara.

Ancaman Hukuman Pidana

Ketentuan hukum mengenai larangan penyadapan tanpa hak telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memuat ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun.

Pelanggaran aturan tersebut juga disertai dengan ancaman denda maksimal Rp 2 miliar bagi pihak terbukti.

Heru menegaskan bahwa pengungkapan perkara harus menyasar seluruh rantai tanggung jawab hingga pemberi instruksi.