Nama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendadak dicari-cari publik. Pemicunya, ia tidak tampak dalam foto rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Selasa, 3 November 2026, bertepatan dengan hebohnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden.

Absennya Teddy dari dokumentasi rapat itu membuat media sosial ramai berspekulasi. Sebagian warganet bahkan mengaitkannya dengan kemungkinan pergantian Sekretaris Kabinet.

Namun spekulasi itu runtuh pada hari yang sama. Teddy nyatanya tetap bekerja mendampingi Prabowo dalam pembekalan sekitar 400 peserta angkatan pertama Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI) 2026. Ia tampak berdiri di samping Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Kesaksian Kepala BRIN

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengungkapkan dirinya dihubungi langsung oleh Sekretaris Kabinet pada siang hari tersebut untuk datang dan mendampingi Presiden di acara P3MDI. Artinya, Teddy tetap aktif menjalankan fungsi kesekretariatan kabinet di tengah isu yang menerpanya.

Hingga kini tidak ada pernyataan resmi Istana soal pergantian Seskab. Isu yang beredar di media sosial karenanya tetap berstatus rumor yang tidak terkonfirmasi.

Kasus Dugaan Penyadapan yang Sedang Diusut

Perbincangan soal Teddy menghangat bersamaan dengan penyidikan dugaan penyadapan ilegal oleh kepolisian. Menurut keterangan polisi, tiga tersangka telah ditetapkan dalam perkara ini, yaitu mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, sementara Slamet Uliandi masih diperiksa.

Kabareskrim Polri Asep Safrudin menyebut dugaan target penyadapan meliputi nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, tokoh organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha. Perbuatan itu diduga terjadi pada 2025–2026, disebut tidak terkait kepentingan penegakan hukum, dan diduga diikuti penghapusan log aktivitas penyadapan pada Oktober 2026.

Perkara ini masih dalam tahap penyidikan. Semua pihak yang disebut berstatus terduga dan tersangka berdasarkan keterangan kepolisian, bukan berdasarkan vonis pengadilan.