Puncak Karir dan Jatuh Bangun di Lingkaran Kekuasaan

Karir Ahrie Sonta terus menanjak ke lingkaran teratas pimpinan Polri. Pada 18 Februari 2021, ia mendapat kepercayaan besar untuk menjabat sebagai Sekretaris Pribadi (Sekpri) Kapolri, saat itu dijabat oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Posisi ini membuatnya menjadi salah satu orang yang paling dekat dan dipercaya oleh mantan orang nomor satu di kepolisian tersebut.

Puncak kepercayaan negara kepadanya terjadi pada Oktober 2024, ketika ia terpilih menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto. Menjadi ajudan presiden adalah kehormatan tertinggi, sebuah posisi yang menuntut loyalitas absolut, integritas tanpa cela, dan kemampuan menjaga rahasia negara.

Setelah masa tugasnya sebagai ajudan, ia dipindahkan menjadi Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Kemudian, pada 2 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuknya sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.

Dari seorang pengawal presiden menjadi pimpinan divisi hukum, seharusnya ia menjadi simbol keadilan. Namun, takdir berkata lain. Statusnya kini berbalik 180 derajat: dari subjek yang melindungi hukum, menjadi objek yang dituduh melanggarnya.

Guncangan Kepercayaan Publik dan Tuntutan Transparansi

Kasus penyadapan ilegal ini telah memicu gelombang reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat. Publik merasa dikhianati. Jika aparat yang bertugas melindungi presiden saja diduga melakukan penyadapan, bagaimana jaminan keamanan privasi rakyat biasa?

Berbagai tokoh politik dan pengamat hukum telah menyuarakan tuntutan agar kasus ini diusut secara transparan dan tanpa pandang bulu. Desakan agar tidak ada "karpet merah" bagi tersangka yang berpangkat jenderal semakin keras. Kasus ini menjadi ujian nyata bagi komitmen Polri dalam menjalankan program "Bersih ke Dalam".