Memahami Perbedaan "Estimasi Pemodelan" dan "Data Lapangan"

Untuk memahami mengapa angka ini sering disalahartikan sebagai "jumlah mayat" atau korban tewas langsung, masyarakat perlu memahami bagaimana metode pemodelan epidemiologi bekerja.

Dalam ilmu kesehatan masyarakat, para peneliti tidak menunggu seseorang meninggal dunia dan mencatat "polusi udara" sebagai penyebab utama di akta kematiannya. Sebagai gantinya, mereka menggunakan pemodelan statistik. Mereka mengukur konsentrasi PM2.5 di udara, memetakannya dengan data kepadatan penduduk, dan menghitung berapa banyak "kelebihan kematian" (excess mortality) yang secara ilmiah diprediksi terjadi akibat paparan racun tersebut.

Dengan kata lain, angka 3.560 jiwa adalah proyeksi ilmiah tentang berapa banyak orang yang risiko kematiannya meningkat secara signifikan karena menghirup asap beracun karhutla, terutama mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, jantung, serta kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Tanggapan BNPB: Pemodelan Berbeda dengan Verifikasi Individu

Menanggapi viralnya angka tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan klarifikasi resmi. Pihak BNPB menegaskan bahwa angka 3.560 jiwa belum dan tidak bisa diverifikasi secara individual di lapangan.

Menurut BNPB, terdapat perbedaan mendasar antara metode pemodelan polusi udara dengan jumlah korban meninggal dunia yang tercatat secara administratif. Di Indonesia, pencatatan korban jiwa akibat bencana biasanya didasarkan pada laporan medis, keterangan dokter, dan konfirmasi langsung dari keluarga atau aparat setempat. Sangat jarang atau bahkan hampir tidak ada akta kematian di Indonesia yang secara eksplisit menuliskan "polusi udara" atau "asap karhutla" sebagai penyebab tunggal kematian.

"Metode pemodelan polusi udara bertujuan untuk memetakan risiko dan dampak kesehatan masyarakat secara makro. Ini berbeda dengan jumlah korban meninggal dunia yang tercatat dan terkonfirmasi langsung secara individu di lapangan," demikian inti dari penjelasan yang disampaikan oleh pihak berwenang.