Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025, terdapat kemudahan bagi konsumen akhir. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa:

  1. Bebas PPh Pasal 22 untuk Konsumen Akhir: Penjualan emas batangan oleh pengusaha emas kepada konsumen akhir (masyarakat umum) dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Ini berarti, harga yang Anda lihat di gerai adalah harga final yang Anda bayar tanpa tambahan pungutan pajak di muka yang membebani.
  2. Ketentuan untuk Lembaga Jasa Keuangan: Transaksi penjualan emas kepada lembaga jasa keuangan (seperti bank atau penyelenggara kegiatan usaha bulion) memiliki aturan tersendiri.
    • Jika nilai transaksi di bawah Rp10 juta, maka tetap berlaku pengecualian PPh Pasal 22.
    • Jika nilai transaksi di atas Rp10 juta, maka berlaku pemungutan PPh sebesar 0,25 persen dari harga pembelian.

Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar emas domestik dan memberikan kepastian bagi investor ritel agar tidak ragu dalam berinvestasi logam mulia.