Perubahan status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran atau PBI menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.

Banyak pengguna membagikan tangkapan layar yang menunjukkan status Jaminan Kesehatan Nasional mereka berubah menjadi tidak aktif.

Isu penonaktifan tersebut dikaitkan dengan evaluasi kelompok desil 6 hingga 10 menjelang awal November 2026.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan bahwa instansinya tidak memiliki wewenang dalam menentukan penetapan kelompok desil.

Penentuan kriteria penerima bantuan sepenuhnya dikelola oleh kementerian atau lembaga pemerintah yang berwenang.

Proses pemutakhiran data kepesertaan ini dilakukan secara rutin setiap bulan oleh pihak BPJS Kesehatan.

Data terbaru yang diterima dari instansi terkait langsung digunakan untuk mengganti informasi yang sudah tidak sesuai.

Langkah penyesuaian tersebut diambil untuk memastikan agar bantuan iuran kesehatan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Peserta yang kepesertaannya dinonaktifkan tetapi masih membutuhkan bantuan dapat segera melaporkan kondisi tersebut ke instansi setempat.

Pelaporan bisa dilakukan melalui kantor kelurahan, kecamatan, atau langsung mendatangi dinas sosial wilayah masing-masing.

Bagi peserta yang sedang menjalani perawatan medis, laporan dapat dilampiri dengan surat keterangan kondisi kesehatan.

Dokumen pendukung itu dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengajukan kembali permohonan bantuan kepada instansi terkait.

Masyarakat juga dapat melakukan pengecekan status kepesertaan JKN secara mandiri melalui aplikasi Mobile JKN.

Layanan pemeriksaan status tersebut turut disediakan melalui nomor WhatsApp resmi BPJS Kesehatan maupun Care Center.