Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji memberikan tanggapan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga di kawasan pabrik mobil listrik BYD.

Fasilitas produksi yang berlokasi di Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, tersebut didemo oleh masyarakat karena dinilai minim penyerapan tenaga kerja lokal.

Sarmuji menyebutkan bahwa kementeriannya telah menerima laporan mengenai aksi demonstrasi tersebut dari masyarakat.

Kendati demikian, dia berpandangan bahwa penanganan masalah tersebut tidak sepenuhnya menjadi ranah kewenangan Kementerian Perindustrian.

Pihaknya berencana melakukan koordinasi dengan pihak di luar kementerian apabila diperlukan penanganan lebih lanjut.

Menurut Sarmuji, gesekan semacam ini kerap muncul akibat perbedaan sudut pandang antara pihak industri dan warga sekitar.

Perusahaan sering kali merasa telah membuka kesempatan kerja, sementara warga menganggap kuota tersebut masih belum memadai.

Oleh karena itu, komunikasi intensif dinilai krusial agar kedua belah pihak memiliki persepsi yang selaras.

Sebelumnya, ratusan warga dari Forum Masyarakat Subang Bersatu menggelar aksi demonstrasi di kawasan pabrik tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026.

Aliansi warga tersebut memperkirakan tingkat penyerapan tenaga kerja asal Subang masih berada di bawah angka 20 persen.

Perwakilan aksi menegaskan bahwa demonstrasi ini bukan bentuk penolakan terhadap investasi yang masuk ke daerah mereka.

Massa mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Subang agar segera menerbitkan aturan kuota 70 persen pekerja lokal.

Selain itu, warga juga meminta diadakannya program pelatihan keterampilan khusus industri kendaraan listrik untuk masyarakat setempat.