JAKARTA, VIV.co.id - Media sosial, salah satunya X, diramaikan kabar bahwa program Jaminan Kesehatan akan dihapus dan dialihkan ke klinik Koperasi Desa Merah Putih. Kabar tersebut memicu kehebohan di kalangan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Faktanya, BPJS Kesehatan membantah kabar itu.

Dinyatakan Tidak Benar

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyatakan informasi penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar.

Dalam siaran pers di situs resmi pada Selasa (27/10/2026), Rizzky menegaskan pelayanan kepada peserta JKN tetap berjalan seperti biasa. Peserta tetap dapat mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir ataupun terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi," ujar Rizzky.

Berlandaskan Undang-Undang

Rizzky menjelaskan, penyelenggaraan program JKN memiliki landasan hukum sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Program ini tidak berdiri di atas kebijakan yang bersifat sementara, melainkan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BPJS Kesehatan sendiri merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 5 dan Pasal 6 undang-undang tersebut mengatur pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan beserta penyelenggaraan programnya.

Keberadaan lembaga ini juga sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak setiap orang atas jaminan sosial dan mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan dasar hukum yang jelas itu, kabar penghapusan BPJS Kesehatan dapat dipastikan tidak benar.