Ketua Umum Perkumpulan Kendaraan Listrik Indonesia Moeldoko mengusulkan agar bus dan truk listrik menerima insentif dari pemerintah.

Fasilitas tersebut dinilai penting untuk menyamai keringanan yang telah dinikmati oleh kategori mobil penumpang saat ini.

Sektor kendaraan komersial dianggap memegang peranan penting dalam mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bahan bakar minyak.

Selain itu, penggunaan kendaraan niaga listrik diyakini mampu meredam emisi karbon secara signifikan di Tanah Air.

Periklindo telah mengirimkan surat resmi kepada instansi pemerintah agar skema keringanan pajak diperluas ke kendaraan komersial.

Mekanisme insentif yang diharapkan adalah mengadopsi model pemotongan Pajak Pertambahan Nilai seperti mobil penumpang.

Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah bagi kendaraan niaga baru mencakup bus listrik dengan syarat tertentu.

Syarat utama tersebut adalah memiliki tingkat komponen dalam negeri minimal sebesar 40 persen.

Sementara itu, armada truk listrik hingga saat ini belum mendapatkan sentuhan insentif fiskal maupun nonfiskal.

Regulasi insentif kendaraan roda empat dan bus sebelumnya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023.

Kementerian Perindustrian sebelumnya juga menyatakan wacana pemberian insentif bagi kendaraan hybrid dan varian elektrifikasi lain.

Kebijakan tersebut disiapkan guna mempercepat pertumbuhan industri otomotif nasional serta menekan konsumsi bahan bakar.