Rencana penambahan pasokan bahan bakar minyak nasional dalam waktu singkat dinilai realistis dari sisi logistik oleh pengamat energi.

Namun, kemampuan finansial PT Pertamina menghadapi tantangan berat akibat belum cairnya dana kompensasi subsidi dari pemerintah.

Tantangan Arus Kas dan Piutang Pemerintah

Praktisi senior industri migas Hadi Ismoyo menjelaskan bahwa waktu pengiriman pasokan ke Pulau Jawa memerlukan sekitar tiga hari.

Sementara itu, pengiriman ke wilayah luar Pulau Jawa seperti Bali membutuhkan waktu sekitar lima hari.

Kendati durasi pengiriman tersebut masih berada di bawah target sepekan, risiko komersial tetap mengintai keuangan perusahaan.

Hadi menyoroti beban tunggakan dana kompensasi subsidi dari pemerintah yang nilainya dilaporkan telah melampaui Rp160 triliun.

Keterlambatan pembayaran tersebut membuat perusahaan harus menanggung selisih harga jual bersubsidi dan keekonomian pasar.

Situasi ini berisiko menyulitkan ketersediaan dana tunai cepat guna memesan pasokan tambahan dari pedagang luar negeri.

Rincian Piutang dan Kondisi Stok Nasional

Direktur Keuangan Pertamina Mega Satria sebelumnya memaparkan bahwa total saldo piutang subsidi dan kompensasi mencapai Rp166,84 triliun per Agustus 2026.

Rincian piutang tersebut terdiri dari saldo piutang subsidi sebesar Rp24,4 triliun serta dana kompensasi senilai Rp142,44 triliun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa stok nasional Pertalite berada di kisaran 16 hingga 18 hari untuk memenuhi kebutuhan.

Pemerintah mencatat adanya peralihan konsumsi masyarakat menuju Pertalite RON 90 karena faktor harga yang lebih ekonomis.

Untuk mengatasi kendala distribusi antarpulau dan mendongkrak ketahanan persediaan, pemerintah telah memerintahkan penambahan armada kapal pengangkut.