Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan klarifikasi terkait isu pembatasan informasi kebakaran hutan dan lahan.

Mereka menegaskan tidak pernah memberikan instruksi apa pun kepada platform media sosial untuk menghapus konten.

Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi Safriansyah Yanwar Rosyadi menyatakan bahwa dugaan pembatasan jangkauan perlu ditelusuri.

Pemeriksaan tersebut harus merujuk pada pedoman komunitas yang berlaku pada masing-masing platform.

Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo sebelumnya juga telah menyampaikan bantahan serupa.

Ia memastikan bahwa instansinya tetap terbuka terhadap berbagai kritik dari masyarakat.

Penelusuran Kebijakan Platform Digital

Safriansyah Yanwar Rosyadi menjelaskan lebih lanjut bahwa pembatasan jangkauan atau yang sering disebut sebagai shadowban pada akun-akun tertentu harus dikonfirmasi langsung kepada pihak penyelenggara platform.

Informasi dari pihak platform diperlukan untuk mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab utama penurunan jangkauan tersebut.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo juga telah memberikan penegasan bahwa instansinya tidak pernah melakukan pembatasan terhadap konten apa pun yang beredar di ruang digital.

Pernyataan tersebut mencakup pula segala bentuk konten kritikan yang menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah.

Angga Raka Prabowo menggarisbawahi bahwa setiap platform digital tentu mempunyai pedoman komunitas tersendiri yang digunakan sebagai standar penilaian internal.

Pedoman tersebut menjadi acuan dalam menentukan apakah sebuah unggahan dinilai melanggar ketentuan atau tidak oleh pihak penyedia layanan aplikasi.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital senantiasa bersikap terbuka untuk menerima beragam kritik serta saran dari masyarakat luas.

Keterbukaan ini termasuk dalam menanggapi situasi dan kondisi faktual yang sedang terjadi terkait masalah kebakaran hutan dan lahan saat ini.