Pegawai Negeri Sipil di Malaysia resmi dilarang menggunakan aplikasi navigasi Waze akibat kekhawatiran terkait keamanan data pengguna.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyarankan masyarakat agar beralih menggunakan aplikasi navigasi lokal bernama TuJu.

Kebijakan larangan tersebut diputuskan dalam rapat Komite Keamanan Siber Nasional Nomor 3 Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Anwar Ibrahim.

Arahan baru ini turut berlaku secara menyeluruh bagi berbagai lembaga serta departemen pemerintah yang terkait.

Segala pertanyaan mengenai arahan tersebut dapat diajukan langsung kepada Badan Keamanan Siber Nasional atau NACSA.

Sekretaris Utama Pemerintah Malaysia, Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, sebelumnya juga telah menyarankan penggunaan aplikasi TuJu.

Menurut Anwar, potensi risiko tersebut berkaitan dengan status Waze yang terikat oleh hukum dari pemerintah Israel.

Pemerintah setempat lantas mendorong pemanfaatan aplikasi lokal agar masyarakat memiliki pilihan aman dalam perjalanan.

Aplikasi TuJu dikembangkan oleh Otoritas Jalan Raya Malaysia bersama dengan pihak Prosignal Consortium Sdn Bhd.

Aplikasi alternatif ini menyediakan berbagai fitur navigasi seperti informasi rute perjalanan hingga jarak tempuh.

Pengguna juga bisa memantau perkiraan waktu tiba atau estimated time of arrival serta tarif tol secara waktu nyata.