Merespons kondisi tersebut, pemerintah pusat mengambil langkah tegas dengan menetapkan status Darurat Militer melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2003 tertanggal 19 Mei 2003. Dalam struktur darurat tersebut, Mayjen TNI Endang Suwarya, yang baru saja menggantikan Mayjen TNI M. Djali Yusuf, diangkat sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda sekaligus Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD).

Menjadi PDMD bukanlah tugas yang mudah. Endang harus memikul tanggung jawab moral dan operasional yang luar biasa berat. Ia tidak hanya memimpin operasi militer untuk memulihkan keamanan, tetapi juga dituntut untuk menjaga agar pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari koridor hukum dan hak asasi manusia, sambil tetap membuka ruang bagi upaya-upaya kemanusiaan.

Masa kepemimpinannya di tengah gejolak tersebut kini dicatat sebagai salah satu babak krusial dalam sejarah Aceh. Ketegangan dan dinamika yang ia kelola pada periode itu secara tidak langsung menjadi bagian dari proses panjang yang akhirnya membuka jalan menuju perundingan damai dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada tahun 2005.

Puncak Karier di Ibu Kota: Wakasad, Kasum TNI, hingga Sekjen Dephan

Keberhasilan Endang Suwarya dalam mengelola situasi kritis di Aceh menjadi bukti nyata kapasitas kepemimpinannya. Pada tahun 2005, ia dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan pangkat Letnan Jenderal TNI dan dipercaya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad). Di posisi ini, ia berperan penting dalam merumuskan kebijakan strategis pengembangan kekuatan dan pertahanan TNI AD di tingkat nasional.

Karier cemerlangnya terus berlanjut ketika ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TNI (Kasum TNI). Dalam peran ini, Endang berfungsi sebagai perencana utama dan koordinator operasional bagi seluruh matra TNI. Ia mengemban tugas mulia ini hingga November 2007, saat ia secara resmi menyerahkan tongkat estafet jabatannya kepada Letjen TNI Erwin Sudjono.