Gelombang keheranan sekaligus kekecewaan sempat menyelimuti ruang publik ketika kabar mengenai penunjukan akademisi dan pengamat politik ternama, Rocky Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) beredar luas. Namun, di tengah pusaran kontroversi tersebut, pria yang karib disapa RG ini justru tampil dengan teguh. Ia menegaskan bahwa posisinya yang kini berada di dalam lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak akan melunturkan prinsip kebebasan berpikir, apalagi mengkhianati perjuangan panjang mahasiswa yang selama ini ia dukung.

Dalam sebuah pernyataan resmi yang dikutip dari JawaPos.com pada Selasa (20/10/2026), Rocky Gerung memberikan garansi moral dan intelektual kepada publik. Ia memastikan bahwa kehadiran dirinya di Wantimpres bukan merupakan bentuk kompromi politik yang menggadaikan idealisme, melainkan sebuah strategi untuk membawa perspektif kritis dari luar ke dalam jantung pengambilan kebijakan negara.

Kritik Bukan Soal Persentase: Antara Nominal dan Ordinal

Menanggapi tudingan miring bahwa ia akan "jinak" setelah mengenakan jas pemerintahan, Rocky memberikan penjelasan filosofis yang tajam mengenai esensi sebuah kritik. Baginya, sikap kritis tidak bisa diukur dengan tolak ukur kuantitatif yang bisa dinegosiasikan.

"Kritis atau tidak kritis bukan soal sejauh apa. Kritik itu bukan ordinal, tetapi nominal. Artinya, bukan kritik 10 persen atau 20 persen karena ada kompromi di dalam kabinet. Kritik itu ya kritik atau tidak kritik," tegas Rocky dengan nada yang khas, tenang namun penuh keyakinan.

Pernyataan ini secara implisit menolak logika transaksional yang sering kali mewarnai dinamika politik di Indonesia. Rocky ingin menekankan bahwa integritas intelektual seorang filsuf tidak bisa dicicil atau dikurangi hanya karena ia kini duduk di meja yang sama dengan para pembuat kebijakan. Bagi Rocky, kebenaran dan kritik bersifat mutlak (nominal), bukan bertingkat (ordinal).