Namun, nama Napoleon mulai menjadi sorotan tajam publik dan media pada tahun 2021. Ia terseret dalam kasus hukum yang sangat sensitif, yakni penghapusan red notice (surat perintah penangkapan internasional) terhadap buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Kasus ini mengguncang publik karena melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh seorang petinggi polisi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Dalam persidangan, terungkap bahwa Napoleon disebut-sebut menerima aliran dana suap yang tidak main-main.

Vonnis Berat dalam Kasus Djoko Tjandra

Berdasarkan fakta persidangan, Napoleon Bonaparte divonis menerima uang suap sebesar 200.000 Dolar Singapura (sekitar Rp2,1 miliar) dan 370.000 Dolar Amerika Serikat (sekitar Rp5,1 miliar). Uang tersebut diduga kuat sebagai imbalan atas upayanya dalam menghapus status buron internasional Djoko Tjandra.

Setelah melalui proses hukum yang panjang, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan vonis bersalah kepada Napoleon. Di tingkat banding, ia dihukum pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp100 juta dengan ketentuan subsidiar enam bulan kurungan. Vonis ini menjadi penanda runtuhnya karier cemerlang yang telah ia bangun selama puluhan tahun di tubuh Polri.

Insiden di Rutan: Kasus Penganiayaan Muhammad Kace

Belum reda sorotan terhadap kasus red notice, Napoleon kembali menjadi berita utama saat masih menjalani masa tahanan. Pada tahun 2021, ia terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap terdakwa kasus penistaan agama, Muhammad Kace, di dalam Rutan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Insiden yang terjadi di dalam sel tahanan ini memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan, mengingat pelakunya adalah seorang mantan perwira tinggi yang seharusnya memahami betul aturan dan etika di lingkungan penegakan hukum.