Pemerintah memberikan insentif Bea Masuk sebesar 0 persen untuk sejumlah bahan baku plastik selama enam bulan.

Kebijakan tersebut bertujuan menekan beban biaya produksi dan menjaga daya saing industri nasional di tengah lonjakan harga pasar global.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2026 yang telah diundangkan pada 2 Oktober 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah tersebut diambil untuk menjaga keberlangsungan industri dalam negeri di tengah dinamika pasar global dan kenaikan harga bahan baku.

Urgensi utamanya ialah memenuhi kebutuhan bahan baku industri dengan memperhatikan pasokan dalam negeri serta harga internasional.

Tekanan harga bahan baku plastik menjadi pertimbangan utama dalam pemberian insentif fiskal tersebut bagi sektor manufaktur.

Berdasarkan data harga internasional per 13 Oktober 2026, harga Polypropylene meningkat sekitar 42,79 persen.

Sementara itu, harga Polyethylene naik sekitar 27,87 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pemerintah berharap kebijakan ini memberikan ruang bagi industri plastik nasional untuk mempertahankan kesinambungan kegiatan usaha.

Insentif tersebut mencakup tarif Bea Masuk Most Favoured Nation sebesar 0 persen untuk enam pos tarif komoditas.

Komoditas tersebut meliputi Polyethylene dengan pos tarif 3901.10.12, 3901.10.19, 3901.10.99, serta Polypropylene 3902.10.30.

Selain itu, pos tarif komoditas Polypropylene lainnya mencakup nomor 3902.10.90 dan nomor 3902.30.30.

Ke depan, implementasi kebijakan ini akan terus dimonitor dan dievaluasi secara ketat untuk memastikan efektivitasnya.

Pemerintah berkomitmen meninjau data lapangan dan mendengarkan masukan pemangku kepentingan guna menilai ketepatan sasaran.

Informasi awal menunjukkan produk yang dikenakan saat ini mayoritas berupa bahan baku plastik cair.

Bentuk cair tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri hilir kemasan dan rumah tangga.

Kebutuhan sektor pertanian dan UMKM juga memerlukan bahan baku plastik dalam bentuk pellet.

Hasil evaluasi nantinya akan menjadi landasan penting bagi penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.