Komoditas tersebut mencakup Polyethylene pada pos tarif 3901.10.12, 3901.10.19, dan 3901.10.99 serta Polypropylene pada 3902.10.30.

Dua pos tarif lainnya untuk Polypropylene yang mendapatkan fasilitas serupa adalah nomor 3902.10.90 dan pos tarif 3902.30.30.

Ke depan, pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara ketat terhadap pelaksanaan kebijakan insentif tersebut.

Pemerintah berkomitmen proaktif meninjau data lapangan serta mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Informasi awal dari pelaku usaha menunjukkan produk yang dikenakan saat ini mayoritas berupa bahan baku plastik dalam bentuk cair.

Bentuk cair tersebut dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan industri hilir kemasan, rumah tangga, pertanian, serta sektor UMKM.

Sektor-sektor tersebut diketahui jauh lebih memerlukan bahan baku plastik dalam bentuk pellet untuk proses produksi harian.

Hasil evaluasi dan tingkat efektivitas ini nantinya akan menjadi landasan penting bagi penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.