Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan penting untuk memperkuat sistem teknologi informasi pada instansi pengelola Perlindungan Sosial.

Tujuan utamanya agar integrasi data antarlembaga berjalan lancar serta keamanan sistem tetap terjaga dengan baik.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Rencana Rollout Nasional Digitalisasi Perlinsos di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta.

Penentuan kelayakan penerima bantuan sosial memerlukan integrasi data dari sejumlah instansi terkait secara menyeluruh.

Data tersebut mencakup informasi kepemilikan tanah dari Kementerian ATR/BPN serta kepemilikan kendaraan dari pihak kepolisian.

Selain itu, sistem ini juga memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta data kependudukan dari Ditjen Dukcapil.

Pemanfaatan kecerdasan buatan turut dilibatkan untuk mendukung proses pengategorian kelayakan penerima bantuan secara tepat.

Mendagri menjelaskan bahwa aplikasi ini memiliki kekuatan besar karena menggabungkan data dari berbagai instansi berbeda.

Sektor IT di Dukcapil saat ini juga telah diperkuat guna mendukung penerapan sistem digitalisasi tersebut.

Namun, sistem berbasis teknologi juga memiliki risiko gangguan akibat kerusakan sistem maupun potensi serangan siber.

Mendagri menekankan penguatan infrastruktur IT terutama berkaitan dengan kapasitas penyimpanan, lebar pita jaringan, dan pencadangan.

Pengelolaan data dalam aplikasi ini juga harus memperhatikan ketentuan pelindungan data pribadi yang berlaku.

Langkah penguatan sistem IT ini bertujuan mencegah akses tidak sah serta melindungi data yang dikelola instansi.