Kementerian Dalam Negeri berkomitmen mengawal kualitas regulasi di daerah agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengawalan tersebut dilakukan melalui pembinaan serta pengawasan terhadap rancangan produk hukum buatan pemerintah daerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hal itu dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Graha Pengayoman, Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, pada hari Kamis.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah bersama DPRD serta peraturan kepala daerah.

Selain itu, pemerintah desa juga berwenang menyusun peraturan desa beserta peraturan kepala desa.

Proses pembentukan produk hukum ini perlu dikawal karena persetujuannya akan berdampak langsung kepada masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara.

Koordinasi tersebut difokuskan pada harmonisasi regulasi guna memastikan kesesuaian hierarki peraturan.

Tito berharap kerja sama lintas kementerian itu dapat terus berjalan dengan baik.

Ia juga meminta para kepala daerah bekerja sama dengan Kantor Wilayah Hukum dalam hal harmonisasi.

Kepala daerah pun kerap meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung melalui kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri.

Di samping itu, Tito mendorong perubahan pendekatan pembentukan regulasi dari yang bersifat responsif menjadi proaktif.

Pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai potensi persoalan sejak awal penyusunan aturan.

Dengan langkah tersebut, regulasi tidak hanya menjadi jawaban atas masalah yang sudah terjadi.

Aturan yang dibuat juga mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa mendatang.

Dalam acara tersebut, Tito menandatangani dokumen komitmen pelaksanaan agenda aksi nasional pembangunan hukum.

Penandatanganan ini dilakukan bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut menghadiri acara peluncuran program pembangunan hukum tersebut.