Pemerintah memutuskan untuk melibatkan unsur TNI dalam mengawal proyek pembangunan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di berbagai wilayah.

Langkah tersebut diambil karena skala pembangunan infrastruktur koperasi ini sangat besar dan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pelibatan TNI menjadi solusi agar proses pembangunan tidak terhambat administrasi.

Menurut Zulkifli Hasan, skema tender satu per satu untuk puluhan ribu bangunan berisiko memicu masalah hukum di kemudian hari.

Ia menyebutkan bahwa pemeriksaan hukum dapat membuat proyek berhenti di tengah jalan dan memakan waktu hingga bertahun-tahun.

Proyek pembangunan Kopdes Merah Putih sendiri merupakan kerja besar yang melibatkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta BUMN.

Pemerintah menargetkan persiapan operasional sekitar 35 ribu hingga 40 ribu unit koperasi dapat berjalan secara bertahap sampai akhir tahun.

Selain itu, pengawasan di lapangan juga melibatkan jajaran panglima kodam, gubernur, hingga bupati secara serentak.

Pengawasan ketat ini bertujuan untuk memastikan distribusi barang subsidi seperti pupuk dan beras SPHP dapat berjalan lancar.