Masyarakat sering bertanya-tanya apakah proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital wajib dilakukan di wilayah sesuai KTP.

Pemerintah terus menggalakkan penggunaan IKD untuk mempermudah layanan administrasi kependudukan tanpa dokumen fisik.

Bagi warga yang sedang merantau, kekhawatiran terkait keterbatasan waktu dan biaya sering kali menjadi hambatan tersendiri.

Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, proses tersebut tidak harus dilakukan di daerah asal.

Warga dapat mendatangi kantor Dukcapil setempat atau mengunjungi gerai pelayanan di berbagai lokasi.

Langkah tatap muka langsung di hadapan petugas ini bertujuan menjaga keamanan data pribadi warga.

Masyarakat diingatkan agar tidak percaya pada oknum yang menawarkan jasa aktivasi secara online demi menghindari penipuan.

Petugas juga akan melakukan pemindaian wajah atau face recognition guna memastikan keaslian data dan perangkat pengguna.

Tahap akhir aktivasi dilakukan di kantor kecamatan atau Dukcapil dengan memindai kode QR.

Selanjutnya, pengguna akan menerima email dari SIAK Terpusat yang memuat kode aktivasi penting.

Setelah memasukkan kode tersebut ke dalam aplikasi, pengguna dapat membuat PIN untuk mengakses layanan kependudukan.

Namun, beberapa daerah mewajibkan warga datang ke domisili asal khusus untuk keperluan hapus akun atau pengaturan ulang.