Publik kini menyoroti apakah ada upaya penyembunyian aset atau ketidakseriusan dari pihak terpidana dalam memenuhi putusan pengadilan. Hal ini juga menjadi ujian bagi lembaga terkait, termasuk Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM, untuk melakukan pelacakan aset (asset tracing) secara lebih agresif demi memastikan hak korban terpenuhi.

Restitusi: Hak Korban, Bukan Sekadar Formalitas

Dalam konteks hukum Indonesia, restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi ini dengan jelas menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh kompensasi, restitusi, dan bantuan.

Restitusi sendiri adalah pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketika putusan tersebut diabaikan, maka integritas sistem peradilan sedang dipertaruhkan.

Menanti Kepastian di Tengah Sorotan Publik

Kasus penganiayaan yang melibatkan David Ozora dan Mario Dandy telah lama menjadi barometer bagaimana sistem hukum Indonesia memperlakukan korban kekerasan. Tekanan yang kini dibangun oleh David melalui media sosial adalah strategi yang masuk akal di era digital, di mana opini publik dapat menjadi pengawas sosial yang efektif bagi para penegak hukum.

Pesan David Ozora sangat jelas: ia tidak akan berhenti menuntut hingga keadilan benar-benar ditegakkan, bukan hanya dalam bentuk vonis penjara, tetapi juga dalam bentuk pemenuhan hak restitusi yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Kini, bola panas berada di tangan aparat penegak hukum. Akankah mereka mengambil langkah tegas untuk menelusuri aset Mario Dandy dan memaksanya bertanggung jawab? Ataukah kasus ini akan tenggelam begitu saja, meninggalkan korban dengan luka yang tak kunjung sembuh? Publik akan terus mengawasi.